BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas
karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau
mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan
konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak
terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak berwujud (Intangible).
Pengenalan
HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara
lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan
hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan
karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan
memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi
peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif,
inventif dan produktif.
Jika
dilihat dari latar belakang historis mengenai HaKI terlihat bahwa di negara
barat (western) penghargaan atas
kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama
diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian ditejemahkan dalam
perundang-undangan. HaKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum
yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual
seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu
penemuan dikomersialkanta kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau
penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil
dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual
untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi
individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga
dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.Perkembangan Haki di
Indonesia. Pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI itu tidak populer. Dia
mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika
kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika dia mau
turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan dari HAKI itu sendiri.
Jadi, dia akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi kalau
yang namanya HAKI dan hukum siber itu prediksi saya akan terus berkembang
pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah
berhenti berinovasi.
1.2 Tujuan
Makalah ini memiliki beberapa tujuan
yaitu sebagai berikut :
a. Membagai wawasan tentang hak kekayaan
intelektual di Indonesia.
b. Mengasah kemampuan penulisan ilmiah
1.3 Sasaran
Penulisan
makalah ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa kelas 2ID06 yang mengikuti
kegiatan belajar pada mata kuliah Hukum Industri. Penyusun juga akan mengunggah
ke alamat blog masing-masing agar tidak ada alasan keterbatasan waktu dan
tempat untuk mempelajari hal-hal penting mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Teori
Hak Kekayaan Intelektual
Teori
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke
tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang
manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.
Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda
yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang
merupakan hasil dari intelektualitas manusia
2.2 Sejarah
Hak Kekayaan Intelektual
Secara
historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada
sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang
pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah
Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta
(1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies
telah menjadi anggota Paris Convention
for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of
Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang
yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI
tersebut tetap berlaku.
Pada
tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan
perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak
bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peningggalan Belanda tetap
berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan
dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan
Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia
( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus
dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.
Pada
tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan
perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu
Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan
semetara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No.
J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar
negeri.
Pada
tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961
tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk
menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan
undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November
1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari
barang-barang tiruan/bajakan.
Pada
tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm
Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.
Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena
Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan,yaitu
Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).
Pada
tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak
Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.
Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi
penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan
sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
Tahun
1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada
tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI
melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres
34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional
di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan
sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak
hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah
terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani
perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim
Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982,
akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.
Pada
tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai
perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No.
7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982
dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat
membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.
Menyusuli
pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah
kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.
Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan
Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih
fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit
eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan,
Departemen Kehakiman.
Pada
tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten,
yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh
Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1
Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang
seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.
Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di
bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan
suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini
disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di
sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten
1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya
teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk
mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata
karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk
menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.
Pada
tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang
Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992
menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani
Final Act Embodying the Result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights(Persetujuan TRIPS).
Tiga
tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan
perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun
1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.
Di
penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Dalam
upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI
dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU
No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua
UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002
tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun
sejak diundangkannya.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Kata
Kunci
Dari
istilah Hak atas kekayaan intelektual, paling tidak ada 3 kata kunci dari
istilah tersebut yaitu :Hak, kekayaan dan intelektual. Hak adalah benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan
oleh undang-undang), atau wewenang wewenang menurut hokum. Kekayaan adalalah
prihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang menjadi milik orang, kekuasaan
Intelektual adalah Cerdas, berakal dan
berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan
tinggi, cendikiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang
menyangkut pemikiran dan pemahaman. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang
timbul dari kemampuan intelektualmanusia yang dapat berupa karya di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas
kemampuan intelektual melaluipemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan
curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan
landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.
Kekayaan
Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual
adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau
terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada
tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik
dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan
buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri
dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan
abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
Adapun
kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan
daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya
tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur
dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau
mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang diberikan Negara
kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada
lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan
agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi,
sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui
mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem
dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga
kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat
dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan
hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang
lebih tinggi lagi
3.2 Bagian
Hak Kekayaan Intelektual
Secara
garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
1. Hak Cipta (Copyrights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang
mencakup :
a.
Paten (Patent)
b.
Desain Industri (Industrial Design)
c.
Merek (Trademark)
d.Penanggulangan
praktik persaingan curang (repression of
unfair
competition)
e.
Desain tata letak sirkuit terpadu (layout
design of integrated circuit)
f.
Rahasia dagang (Trade secret)
g.
Perlindungan Varietas Tanaman (Plant
Variety Protection)
DAFTAR PUSTAKA
Terimakasih atas informasinya, salam
BalasHapus